Pelarangan Twitter di Nigeria

Sejak 5 Juni 2021 hingga 13 Januari 2022, pemerintah Nigeria secara resmi melarang Twitter, yang melarangnya beroperasi di dalam negeri. Larangan itu terjadi setelah Twitter menghapus kicauan yang dibuat oleh presiden Nigeria Muhammadu Buhari yang memperingatkan orang-orang tenggara di Nigeria, terutama orang Igbo, kemungkinan terulangnya Perang Saudara Biafra tahun 1967 karena pemberontakan di Nigeria Tenggara yang sedang berlangsung. Pemerintah Nigeria mengklaim bahwa penghapusan tweet presiden menjadi faktor dalam keputusan mereka, tetapi pada akhirnya didasarkan pada "sejumlah masalah dengan platform media sosial di Nigeria, di mana informasi yang salah dan berita palsu menyebar melaluinya memiliki konsekuensi kekerasan dunia nyata", mengutip penggunaan platform yang terus-menerus untuk kegiatan yang mampu merusak keberadaan perusahaan Nigeria. Larangan itu dikutuk oleh Amnesty International, misi diplomatik Inggris, Kanada dan Swedia ke Nigeria, serta Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan bersama. Dua organisasi domestik, Proyek Hak dan Akuntabilitas Sosial Ekonomi (SERAP) dan Asosiasi Pengacara Nigeria, menunjukkan niat untuk menentang larangan tersebut di pengadilan. Twitter sendiri menyebut larangan itu "sangat memprihatinkan". Mantan presiden AS Donald Trump, yang dilarang di Twitter beberapa bulan sebelum larangan Nigeria, memuji larangan tersebut, menyatakan "Selamat kepada negara Nigeria, yang baru saja melarang Twitter karena mereka melarang Presiden mereka", dan juga meminta negara lain untuk melarang Twitter dan Facebook karena "tidak mengizinkan kebebasan berbicara dan terbuka." Menteri Kebudayaan Nigeria Lai Mohammed menyatakan larangan itu akan dicabut setelah Twitter menyerahkan lisensi, pendaftaran, dan ketentuan lokal. "Ini akan dilisensikan oleh komisi penyiaran, dan harus setuju untuk tidak mengizinkan platformnya digunakan oleh mereka yang mempromosikan kegiatan yang bertentangan dengan keberadaan perusahaan Nigeria." Pada Januari 2022, Nigeria mencabut larangannya setelah Twitter setuju untuk membayar "pajak yang berlaku" dan mendirikan badan hukum di negara itu sekitar kuartal pertama tahun 2022.